Standar Pelayanan Dinas Pangan,Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi

Standar Pelayanan Dinas Pangan,Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR    54     TAHUN 2021

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

 

Standar Pelayanan Sertifikasi Veteriner

 

  Service Delivery
No. Komponen   uraian
1 Persyaratan : A.    Persyaratan umum :

·           Surat permohonan Sertifikat Veteriner

·           Fotokopi Kartu Identitas (KTP/SIM) pemilik/yang dikuasakan.

B.   Persyaratan Khusus :

1.     Untuk Ternak Ruminansia :

–        Surat Keterangan Sehat oleh dokter hewan pemerintah

–        Hasil Uji Laboratorium RBT

 

2.     Untuk Hewan Penular Rabies :

–     Surat Keterangan Sehat oleh dokter hewan Pemerintah.

–     Buku / Surat yang menjelaskan Riwayat Keterangan Vaksinasi Rabies.

–     Hasil Uji Laboratorium Elisa Rabies Protektif.

3.    Untuk unggas

1.1 .Ayam, Itik, Puyuh, Angsa

–       Surat Keterangan Sehat oleh dokter hewan pemerintah.

–       Hasil Uji Laboratorium HA-HI AI dan apabila dalam kondisi tertentu maka dipersyaratkan pengujian PCR AI.

1.2 .DOC/DOD

–       Surat  keterangan sehat oleh dokter hewan pemerintah

–      Surat Keterangan tidak ada kejadian AI dalam waktu 30 hari terakhir yang dikeluarkan oleh dinas yang membidangi fungsi Kesehatan Hewan Kabupaten/ Kota.

1.3 .Burung

–   Surat Keterangan Sehat oleh dokter hewan pemerintah

–   Surat Keterangan tidak ada kejadian AI dalam waktu 30 hari terakhir yang dikeluarkan oleh dinas yang membidangi fungsi Kesehatan Hewan Kabupaten/ Kota.

4.     Untuk Babi :

–     Surat Keterangan Sehat oleh dokter hewan Pemerintah

–     Hasil Uji Laboratorium ELISA Hog Cholera.

 

5.     Untuk Hewan Eksotik/Satwa Liar

–       Surat Keterangan Sehat oleh dokter hewan pemerintah

–     SATS DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri)

 

6.     Untuk Hewan Lainnya :

–     Surat Keterangan Sehat oleh dokter hewan pemerintah

–     Jika jenis hewan lainnya diperkirakan rentan terhadap PHMS maka diwajibkan melampirkan Hasil Uji Laboratorium dengan maksud untuk deteksi ada tidaknya PHMS.

 

7.     Unuk Produk Ternak/Hewan :

–       Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

–       Surat Keterangan dari dinas yang membidangi fungsi Kesehatan Hewan Kabupaten/ Kota. yang menyatakan bahwa daerah asal produk  hewan tersebut tidak sedang terjadi wabah penyakit hewan menular.

–       Hasil uji laboratorium terhadap produk yang akan dikirim.

–       Bagi unit usaha yang belum memiliki sertifikat NKV melampirkan surat keterangan yang menyatakan bahwa unit usaha tersebut sedang dalam masa proses sertifikasi NKV yang dikeluarkan oleh Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat.

 

Catatan :

Syarat lain yang ditentukan oleh daerah tujuan

 

2 Prosedur / Alur Pelayanan :  

Pemohon
Pemohon menerima sertifikat Veteriner

 

Petugas Informasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Waktu Pelayanan : Setiap Hari

 

4 Biaya / Tarif : Tidak dipungut biaya ( Gratis )

 

5 Produk : Sertifikat Veteriner

 

6 Pengelolaan Pengaduan : Pengaduan melalui

1. Telepon (0561)) 736144 – 732436

2. Faximile (0561) 736144

3. Email: dppkh@kalbarprov.go.id

4. SMS/WA Pengaduan 0813450952742

5. Form Pengaduan

6. Kotak Saran

7. Pejabat Pengelola Pengaduan

Nama    : Marry Christine, ST

NIP        : 19851209 201101 2 003

Jabatan: Pranata Komputer Ahli Pertama

 

8. Alur/Propsedur Pengaduan

 

Tamu/ Pelapor
Pejabat

Pengelola Pengaduan

Tim Penelaah

Penjawab Aduan

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manufacturing
No. komponen   uraian
7 Dasar Hukum : 1.   Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan;

2.   Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tantang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009;

3.   Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;

4.   Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;

5.   Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;

6.   Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381 Tahun 2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner;

7.   Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

8.   Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;

9.   Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Peternakan dan Kesehatan Hewan;

10.  Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan Peternakan dan Kesehatan Hewan  Provinsi Kalimantan Barat;

11. Peraturan Gubernur 141 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Peternakan dan Kesehatan Hewan.

 

8 Sarana dan Prasarana : Tempat Parkir, Ruang Tunggu, Alat dan Bahan Proses Administrasi
9 Jumlah Pelaksana : 4 orang
10 Kompetensi Pelaksana : 1. Front Office

2. Tenaga Teknis (Paramedik dan Medik Veteriner).

3. Kasi Bersangkutan.

4. Kasi Keswan (drh/Dokter Hewan Berwenang)

 

11 Pengawasan Internal : Kepala Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat,  dibantu para  pejabat  eselon  III dan IV  yang  diberi  wewenang oleh Kepala Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
12 Jaminan Pelayanan : Sesuai dengan Standar Pelayanan yang dilakukan secara profesional oleh Petugas
13 Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan : a.    Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor Dinas dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana dan prasarana yang berlaku.

b.    Sertifikat veteriner diberikan sesuai dengan ketentuan

14 Evaluasi Kinerja Pelaksana : 1.    Rapat Pembinaan Personel/Pertemuan lainnya minimal 1 (satu) bulan sekali

2.    Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang disebarkan kepada pelanggan minimal 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun

3.    Rekapitulasi kartu/emoticon kepuasaan pelanggan 1 (satu) bulan sekali

4.    Evaluasi penerapan standar pelayanan secara rutin untuk perbaikan dan menjaga serta meningkatkan kualitas pelayanan publik

 

 

 

KEPALA DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

 

MUHAMMAD MUNSIF