SINKRONISASI DAN PERCEPATAN KEGIATAN KETAHANAN PANGAN TA 2021, DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERTEMUAN SINKRONISASI DAN PERCEPATAN KEGIATAN KETAHANAN PANGAN TA 2021, DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

 

Pada Hari Senin tanggal 8 Maret 2021 , diselenggarakan acara Sinkronisasi dan Percepatan Kegiatan Ketahanan Pangan TA 2021, kegiatan dilaksanakan secara luring diruangan Meeting lantai 2 Hotel NEO Jalan Gajahmada dan secara daring zoom meeting yang dipimpin oleh Kasubbag Renja Keuangan dan Aset Dinas Pangan Peternakna Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar , Novita Salim, S.Si, M.Si yang bertindak sebagai moderator , khususnya dihadiri oleh bapak Ir Muhammad Munsif, MM sebagai kepala Dinas Pangan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat yang membuka acara dan memberikan kata sambutan.

Acara SINKRONISASI DAN PERCEPATAN KEGIATAN KETAHANAN PANGAN TA 2021 ini dihadiri secara daring oleh dinas-dinas dari 14 kabupaten / kota di provinsi Kalimantan Barat, forum ini mendengarkan paparan dari para narasumber yang memberikan gambaran umum RENCANA KERJA DINAS PANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT, acara berlangsung dari pagi s. d sore hari dengan paparan umum dari bapak Zulfikar kepala bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

Sesuai TUSI bidang ketersediaan dan distribusi pangan, juga memantau harga, bahwa harga komoditi 11 bahan pangan ternyata lebih tinggi dari HET yang ditetapkan sejak tahun 2017, artinya butuh kajian mendalam apakah data sudah reliable, dimana data HET mengambil rata2 nasional. Korelasi dalam waktu sebulan dalam ketersediaan yaitu bulan februari 2021 bahwa harga beras medium HET Rp 9950, hampir tdk ada kab/kota tidak ada harganya, yang tidak diatas Rp10.000. Ketersediaan beras mencukupi sepanjang tahun. Biaya produksi beras, menempatkn harga beras di angka demikian, dan distribusi lancar dan merata di seluruh 14 kab/kota. Bawang merah, fenomena juga sama, harga tidak ada dibawah Rp 30.000 pada semua 14 kab/kota. Sehingga dari data2 yang kami kumpulkan, semoga kita dapat melakukan kajian mendalam, untuk dapat menentukan harga yang reliable utk provinsi kalbar.

Dari gambaran uraian diatas, bahwa masalah utama dalam masalah pangan, adalah distribusi dan harga pangan. Distribusi adalah pergerakan dari satu kota ke kota lain, polemic yg jadi tantangan adalah bagaimana kita dituntut untuk menyediakan tingkat produksi yang mencukupi kebutuhan prov kalbar, atau swasembada pangan bagi prov kalbar. Kita juga mencoba strategi substitusi komoditi beras.

Strategi mendatangkan cabe rawit dari jawa, merupakan bagian dari strategi untuk memenuhi kebutuhan 11 komoditi bahan pangan prov kalbar, kami juga meningkatkan koordinasi dengan pemasok seperti BULOG, dan meningkatkan pengawasan terhadap bahan pangan. Koordinasi dan komunikasi antara provinsi dan 14 kab/kota sangat dibutuhkan untuk bisa menjaga kestabilan harga dan ketersediaan 11 bahan komoditi tersedia mencukupi dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat Prov Kalbar.

Kita harus memperkuat cadangan pangan di seluruh Prov Kalbar, untuk cadangan pangan desa , rujukan nya adalah permendagri untuk pemdes, kementerian BKP sudah meminta agar tiap kabupaten/kota melakukan input data mengenai target cadangan pangan di seluruh kab/kota. Dengan adanya data cadangan pangan tersedia di seluruh 14 kab/kota, sehingga dapat membantu jika terjadi force majeur maupun kondisi bencana yang membutuhkn ketersediaan pangan yang mencukupi bagi seluruh 14 kab/kota di prov kalbar.

Tahun 2021, kita dituntut untuk memenuhi kebutuhan mengenai data lumbung di seluruh 14 kab/kota, ada 102 unit di 11 kab/kota, yg aktif tercatat adalah 59 LPM, dan tdk aktif 43 LPM. Kami memohon untuk melakukan percepatan dan mempertajam pengumpulan data LPM, sepserti berapa data stock per bulan setiap LPM, dilengkapi dengan foto geotag untuk meperkuat reliable nya data yang tersedia.Jika dibutuhkan kerjasama untuk pengelolaan LPM, maka bisa melakukan kerjasama dengan BUMDES.

Dari anggaran APBD, Mengenai keg FSVA, dua kabupaten yaitu Sintang dan Melawi , menjadi prioritas dalam penajaman lokus intervensi, memperdayakan  dengan kegiatan padat karya di 2 kab tersebut.Target penyerapan kami pada kegiatan kelompok masyarakat ini harus selesai di bulan maret 2021.

Dari anggaran APBN, Kalbar mendapat alokasi untuk penyusunan FSVA di seluruh 14 kab/kota, untuk mengupate data data untuk kita susun sebagai data FSVA 2021. Data FSVA mulai 2020 sudah digunakan sebagai data rujukan untuk perencanaan oleh BAPPEDA Prov Kalbar, sehingga diharapkan kerjasama yang baik, untuk melaksanakan percepatan pengumpulan data yang segera dalam bulan Juli 2021 untuk menjadi data rujukan penyusunan perencanaan bulan September 2021.

Pendekatan secara kebijakan daerah, adalah meningkatkan status desa, dan meningkatkan status rawan pangan. Ada 27 unit Lantai Jemur, dan 2 unit Gudang Pangan yang akan dibangun dalam tahun 2021.

 

======================================================================